koperasi i ndonesia dalam persaiangan global

Selasa, 02 November 20100 komentar

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Dalam kerangka yang lebih makro suatu perekonomian me¬ru¬pakan suatu bangunan yang terdiri dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok kon¬sumen. Di dalam suatu negara berkembang organisasi ekono¬mi dari masing-masing pelaku tadi menjadi semakin kompleks. Ka¬rena selain pemerintah dan swasta (perusahaan swasta) se¬be¬nar¬nya masih ada dua kelompok lain yaitu koperasi dan sek¬tor rumah tangga. Kelompok yang disebut terakhir, perlu men¬dapatkan pencermatan tersendiri, karena mungkin ia dapat bera¬da di dalam koperasi, atau menjadi suatu unit usaha sen¬diri, atau merupakan pendukung usaha swasta yang ada. Inilah yang sebenarnya perlu kita lihat dalam kerangka yang lebih luas.

Oleh karna itu dalam menghadapi persaingan global ekonomi perlu adanya keamanfaatan serta posisi koperasi-koperasi itu sendiri dalam berbagai macam aspek kehidupan ekonomi masyarakat.


Kemanfaatan Koperasi

Secara teoritis sumber kekuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Tetapi ini adalah kekuatan semu dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat di luar koperasi. Sumber kekuatan lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies yang timbul di sekitar ke¬giat¬an ekonomi para anggotanya. Dan kehematan tersebut ha¬nya dapat dinikmati secara bersama-sama, termasuk dalam hal menghindarkan diri dari adanya external diseconomies itu.
Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain kare¬na koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan infor¬masi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang me¬mer¬lukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peran¬¬an koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang te¬lah memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan de¬mi¬kian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan ter¬sebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk ber¬koperasi karena dinilai bermanfaat.

Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas

Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh ba¬nyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah meng¬¬hilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan inter¬nasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampak¬nya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi kon¬sumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul dari adanya perdagangan bebas para anggota koperasi dan anggota koperasinya sendiri.

Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem¬bangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat¬nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo¬rong pengem¬bang¬an lembaga penjamin kredit di daerah.









Presiden SBY menuliskan pesan singkat pada pigura Deklarasi KSP/USP, pada peringatan puncak Hari Koperasi Nasional ke-63 di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Kamis (15/7) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Surabaya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Peringatan Puncak Hari Koperasi Nasional ke-63 di Lapangan Kodam Brawijaya V, Surabaya, Kamis (15/7) pagi. Tema yang diangkat untuk peringatan tahun ini adalah "Koperasi Bangkit untuk Kesejahteraan Rakyat".

Pada awal sambutannya, SBY mengucapkan selamat Hari Koperasi dan menjelaskan bahwa koperasi masih dan tetap penting di era Globalisasi. Presiden juga menerangkan, sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang, setiap kelapa negara selalu berusaha mensejahterakan rakyat Indonesia dan koperasi UKM punya andil besar didalamnya. "Indonesia mempunyai sabuk pengaman pada saat krisis 1998 yang membuat perkonomian negeri ini bisa tumbuh seperti sekarang ini yaitu koperasi dan UKM. Oleh karena itu, koperasi dan UKM harus tumbuh dengan baik ke depan," ujar SBY.

Presiden SBY mengatakan sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengganguran. "Angkanya bertambah baik, dari tahun ke tahun setelah krisis sudah ada peningkatan, artinya kemiskinan dan penggangguran berkurang. Negara lain, karena krisis 2 tahun lalu, banyak menghadapi persoalaan ekonomi termasuk penggangguran. Cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan penggangguran --banyak studi dan praktik di negara sahabat-- adalah dengan menggembangkan koperasi dan UKM," terang Presiden SBY.

"Membangun ekonomi Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya mengikuti model ekonomi negara lain. Yang bisa akhirnya menggangkat taraf hidup 240 juta di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah ekonomi rakyat, " jelas SBY.

Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa tema yang diangkat mengandung semangat dan tekad untuk lebih membangkitkan peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanah UU No.25 1992 tentang perkoperasian.

Pada tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM menggagas program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP). "Gemaskop ini digagas seiring dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan, antara lain bantuan sosial, penguatan modal, kredit KUR, dana bergulir, pelatihan, kewirausahaan, pameran dan sebagainya, yang telah banyak memberikan peluang dan kemudahan kepada rakyat untuk mendirikan dan lebih meningkatkan usaha koperasi," ujar Syariefuddin Hasan.

"Objektif Gemaskop adalah teciptanya koperasi-koperasi yang kreatif, inovatif, dan berskala bersar serta memiliki daya saing tingkat nasional dan internasional," Menkop dan UKM menambahkan.

Dalam acara tersebut, Presiden SBY menyematkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Pembangunan kepada empat orang perwakilan, yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Walikota Kupang Daniel Abdoe, dan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari Semarang Sahala Panggabean. Sementara penghargaan Satya Lencana Wirakarya bidang koperasi diberikan kepada Ketum Koperasi Karyawan Tjiwi Kimia Jatim Sunoto Santoso.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY didampingi Ibu Ani meninjau Stand Expo Pembiayaan 2010 yang berada di Balai Prajurit. Peninjauan kemudian diakhiri dengan menuliskan pesan singkat pada pigura deklarasi KSP/USP.

Turut menyertai Presiden SBY pada kegiatan kali ini diantaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mensos Salim Segaf Aljufri, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Kepala BKPM Gita Wirjawan, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (dit)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Rosma
Copyright © 2011. Rosma - All Rights Reserved
Published by Hafid Cyber
Proudly powered by Blogger